Selasa, 21 Februari 2012

DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL 2007 TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA ASEAN: Lesson Learned dan Tantangan Kedepan

Penyebab dan Dampak Krisis Keuangan Global
Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat pada tahun 1925 telah menetapkan undang-undang mengenai Mortgage (Perumahan). Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan rumah yang memberikan kemudahan bagi para kreditur.
Kemudahan pemberian kredit tersebut juga terjadi pada saat harga properti di AS sedang mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti dengan spekulasi di sektor ini yang meningkat. Permasalahan muncul ketika banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak memperoleh kredit yaitu kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kredit yang mereka lakukan.
Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sektor properti (subprime mortgage). Kredit macet di sektor properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan lembaga pembiayaan sektor properti umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain yang umumnya adalah lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang (subprime mortgage securities) yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang tersebut tidak ditopang dengan jaminan debitor yang memiliki kemampuan membayar kredit perumahan yang baik (Bappenas, 2009)[1].
Dengan adanya tunggakan kredit properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun aset management. Hal tersebut mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Kondisi tersebut mengarah kepada terjadinya pengeringan likuiditas lembaga- lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktiva untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan membayar kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan yang memberikan pinjaman terancam kebangkrutan. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan yang lain, baik yang berada di Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula.
Terjadinya krisis bermula dari kasus subprime mortgage yang terjadi di AS. Subrime mortagage merupakan instrumen kredit untuk sektor properti. AS sudah sejak lama memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang mortgage. Undang-undang mortgage ini berisikan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit pemilikan rumah. Semua warga AS jika memenuhi persyaratan tertentu—bisa mendapatkan kemudahan kredit kepemilikan properti, seperti KPR. Namun, kemudahan pemberian kredit dan kegairahan pasar properti di AS, menyebakan spekulasi di sektor ini terus meningkat (Depkominfo, 2008)[2]
Kesalahan terbesarnya adalah pemberian subprime mortgage lebih banyak kepada penduduk yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan kredit perumahan. Dikatakan tidak layak karena penduduk tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyelesaikan tanggungan kredit yang mereka pinjam. Hal ini memicu terjadinya kredit macet di sektor properti. Kemudian kredit macet di sektor ini menyebabkan kolapsnya perusahaan-perusahaan pembiayaan besar di AS. Kolapsnya perusahaan pembiayaan ini juga mempengaruhi lembaga keuangan di AS. Karena perusahaan pembiayaan pada umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan. Selain itu, dampak kolapsnya lembaga keuangan di AS juga mempengaruhi lembaga investasi dan investor di berbagai penjuru dunia. Karena surat utang perusahaan pembiayaan kredit properti juga dijual kepada lembaga keuangan dan investor asing. Padahal surat utang tersebut ditopang oleh debitor yang kemampuan membayarnya rapuh. 
Selain itu, berbeda dari krisis Asia sebelumnya di mana pertumbuhan ekonomi yang sehat di negara maju membantu mendukung pemulihan Asia. Namun kali ini, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa - negara-negara G3 - masuk ke dalam resesi yang parah dan menyebabkan kepercayaan bisnis serta konsumsi mereka, di mana kawasan ASEAN telah lama bergantung, mengalami penurunan. Untuk alasan ini, krisis yang terjadi telah memukul negara-negara ASEAN yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung pada ekspor. Akibatnya pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mengalami penurunan, hanya 4,3 persen di tahun 2008, dibandingkan dengan 6,4 persen pada tahun 2007 (ADB, 2009)[3]
Seiring datangnya resesi yang menyebabkan menurunnya permintaan impor di negara maju, pertumbuhan ekspor di Asia Tenggara, Timur dan Asia Selatan merosot. Pertumbuhan ekspor ini turun sekitar 30 persen di Asia Timur dan Asia Tenggara dan 10 persen di Asia Selatan. Ekspor barang elektronik yang merupakan komoditas ekspor utama kawasan Asia Timur mengalami kemerosotan, hal ini memperparah melemahnya kinerja ekspor di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Singapura.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekspor Negara-Negara ASEAN
Sumber: Diolah Dari Bank Indonesia (2010)[4]

Pertumbuhan ekspor kuartalan (year-on-year) untuk Singapura mengalami penurunan lebih dari 20 persen pada tiga kuartal pertama tahun 2008 dan kembali menurun sebesar 14 persen pada kuartal keempat (ESCAP, 2009)[5]. Penyusutan ekspor di Thailand juga mengalami hal yang sama, pertumbuhan ekspor jatuh dari rata-rata lebih dari 20 persen pada tiga kuartal pertama tahun 2008 dan kembali mengalami penurunan hampir 12 persen pada kuartal terakhir tahun 2009. Indonesia juga menderita hal serupa karena ekspor mereka di pasar negara G-7 cukup besar. Komoditi ekspor padat karya mereka seperti tekstil, mainan, dan alas kaki mengalami penurunan permintaan, akibatnya tercatat penurunan ekspor yang cukup drastis di Indonesia sebesar 13,1 persen. Begitu juga Malaysia dan Vietnam, pertumbuhan ekspor mereka anjlok sebesar 15,7 persen dan 7,1 persen, namun penurunan ekspor paling besar dialami oleh Filipina sebesar 22,2 persen (Lihat Gambar 1).
Krisis keuangan global yang datang secara tiba-tiba menyebabkan ekspor manufaktur dari berbagai negara di Asia Tenggara mengalami penurunan sebesar dua digit, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi kawasan ini memiliki ketergantungan ekspor yang tinggi. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan PDB turun dari 6,5 persen di tahun 2007 menjadi 4,3 persen pada tahun 2008, bahkan diperkirakan dapat turun lebih jauh lagi menjadi 1,5 persen pada tahun 2009. Ada prediksi bahwa resesi global yang didorong oleh krisis keuangan akan berubah menjadi krisis industri bagi negara-negara di kawasan, hal tersebut terjadi mengingat basis produksi mereka yang terintegrasi dan keterkaitan pada rantai pasokan global, sehingga akan memperparah pengangguran yang selanjutnya dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin (Lihat Gambar 2).

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN 2006-2009
      Sumber: Diolah Dari Bank Indonesia (2010)[6]

Negara-negara yang paling banyak mengandalkan ekspor sektor manufaktur ke negara-negara industri, seperti Kamboja, Filipina dan Singapura, merupakan yang paling terpengaruh oleh resesi tersebut. Laju pertumbuhan Singapura mengalami penurunan terdalam, dari yang semula sebesar 7,7 persen di tahun 2007 menjadi 1,2 persen pada tahun 2008. Sebaliknya, Indonesia dan Republik Demokratik Laos perlambatan pertumbuhan ekonominya tidak separah singapura. Di sisi lain, Malaysia memperoleh keuntungan dari harga komoditas yang tinggi selama semester pertama tahun 2008 dan berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan hanya sedikit di bawah tahun 2007.
Sebagai akibat dari lonjakan harga komoditas, terutama minyak bumi yang sempat mencapai US $ 148 per barel, inflasi melonjak tajam di perekonomian Asia Tenggara pada tahun 2008. Inflasi melonjak lebih dari dua kali lipat di semua negara di kawasan ini kecuali Indonesia dan Laos. Peningkatan inflasi terbesar terjadi di Vietnam, Filipina, dan Singapura, di mana tingkat inflasi melonjak lebih dari tiga kali lipat antara 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 23 persen, 9,5 persen dan 6,4 persen. Memasuki triwulan IV 2008 lonjakan tingkat inflasi di kawasan mulai berkurang. Di tahun 2009 tingkat inflasi negara-negara di kawasan telah stabil pada tingkat yang rendah dan bahkan di Malaysia Thailand mengalami deflasi (Lihat Gambar 3).
Gambar 3. Tingkat Inflasi di Negara-Negara ASEAN
Sumber: ASEAN Economic Bulletin 2010[7]

Kawasan ASEAN juga mengalami penurunan yang signifikan jumlah investasi asing (FDI) dan aliran portofolio modal. Bahkan pada tahun 2008 net flow atau total aliran modal di kawasan ASEAN menjadi negatif. Hal Ini menjadi masalah serius bagi negara-negara yang bergantung pada pinjaman eksternal untuk membantu membiayai defisit anggaran mereka, seperti Filipina, Indonesia, Vietnam dan negara-negara anggota ASEAN di Sub-kawasan Greater Mekong.
Mata uang di beberapa negara kawasan juga terdepresiasi terhadap Dolar AS karena neraca pembayaran mereka pada umumnya memburuk. Terkikisnya ekspor, menurunnya pengiriman uang oleh TKI, dan arus keluar portofolio investasi merupakan penyebab utama terdepresiasinya mata uang kawasan. Depresiasi mata uang ini berpotensi memberikan keuntungan yang terbatas bagi negara pengekspor komoditas di mana saat itu harga komoditas sedang melemah. Akan tetapi pada prinsipnya, keuntungan dari depresiasi mata uang bila diikuti juga oleh permintaan global yang melemah akan menetralkan keuntungan potensial yang mungkin akan didapatkan.

Langkah-langkah Yang Telah Diambil
Di sebagian besar negara-negara ASEAN, langkah pertama dalam menghadapi krisis adalah melindungi perbankan dan sistem keuangan, meskipun kecepatan dan intensitas intervensinya bervariasi (ADB, 2009)[1]. Pemerintah meningkatkan batasan dana simpanan yang diasuransikan dan dijamin dengan menerbitkan blanket guarantee. Hal tersebut membantu mengurangi kepanikan nasabah dan mengurangi potensi bank run di tengah ketidakpastian global dan kegagalan bank-bank investasi utama di AS. Dengan memperkuat mekanisme kerjasama di negara berkembang di Asia Timur, seperti Chiang Mai Initiative for Multilateralization (CMIM), yang melibatkan Cina, Jepang, dan Korea Selatan diharapkan dapat membantu menopang kepercayaan publik terhadap keamanan dana di kawasan itu.
Beberapa bank sentral di kawasan ini telah menurunkan tingkat suku bunga dan rasio cadangan minimum agar likuiditas di pasar keuangan tidak mengering. Bank sentral juga meningkatan jumlah swap valuta asing sebagai bantalan terhadap terdepresiasinya mata uang domestik. Pemerintah di negara-negara ASEAN dan juga bank sentralnya telah bergerak cepat untuk memperbesar permintaan domestik sehingga diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, akan tetapi intensitas kebijakannya bervariasi dari satu negara ke negara lain tergantung pada ruang fiskal yang ada. Meskipun demikian hampir semua negara telah mengambil sebagian dari langkah-langkah ini. Fokusnya ditempatkan pada kebijakan makroekonomi ekspansif, termasuk pengucuran stimulus fiskal, pelonggaran moneter dengan memotong tingkat suku bunga acuan, mempermudah akses terhadap kredit termasuk pembiayaan perdagangan, dan langkah-langkah untuk mendukung sektor swasta, terutama empowerment terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota ASEAN untuk merangsang permintaan domestik.
Belanja publik, terutama untuk infrastruktur, merupakan sebagian besar bentuk paket stimulus yang akan dijalankan di sebagian besar negara ASEAN. Singapura dan Malaysia menggelontorkan stimulus fiskal hampir 10 persen dari GDP. Pemotongan pajak, terutama pajak penghasilan badan, memainkan peranan besar dalam paket stimulus yang hanya dijalankan oleh segelintir negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia dan Filipina.
Sebagian besar negara-negara ASEAN telah mengumumkan paket stimulus fiskal untuk mendongkrak permintaan domestik. Hal ini dilakukan untuk menghentikan kemerosotan pertumbuhan ekonomi akibat turunnya nilai ekspor yang tajam pada akhir tahun 2008. Sebagian besar paket stimulus yang ada relatif kecil jumlahnya. Contohnya Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia, dengan masing-masing, 1 persen, 1,2 persen, 1,3 persen, dan 1,4 persen dari PDB. Pengecualian adalah Filipina (4,6 persen dari PDB) dan Singapura (11,5 persen dari PDB).
Selain itu di tingkat regional, ASEAN+3 berfokus di masalah fiskal dan finansial. Pada 3 Februari 2009 menteri keuangan ASEAN memutuskan untuk mempercepat dari Chiang Mai Initiative for Multilateralization dan memperluas komitmen pooling fund mereka menjadi US $ 120 milyar dari sebelumnya sebesar US $ 80 miliar. Para menteri juga berkomitmen kuat mendorong terbentuknya Independence Surveillance Unit (ISU) di kawasan untuk memantau kondisi ekonomi di kawasan dan untuk mengambil tindakan pre-emptive bila diperlukan. Setelah mekanisme pengawasan fungsional ini berjalan penuh, porsi dana CMIM akan dilepaskan dari pengawasan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sehingga dapat meningkat secara signifikan di atas batas yang ada saat ini sebesar 20 persen (ADB, 2009)[2].

Lesson Learned dari Krisis Keuangan Global 2007
Banyak penelitian yang menunjukan bahwa sejak tahun 1980-an strategi pertumbuhan yang mengandalkan ekspor atau lebih sering dikenal dengan nama export-led growth telah memberikan banyak manfaat bagi perekonomian kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang mantap, pemberantasan kemiskinan yang lebih cepat, pesatnya produktifitas pertumbuhan, meningkatnya pendapatan per kapita, dan industrialisasi yang outward-looking.
Krisis keuangan global yang terjadi saat ini telah memberikan sebuah gambaran jelas bahwa model pertumbuhan Asia Tenggara yang sangat bergantung pada permintaan eksternal dan surplus transaksi berjalan (current account) sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi menimbulkan bahaya tersendiri. Ada beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa export-oriented growth strategies memberikan sejumlah kekurangan seperti kurangnya konsumsi dan investasi domestik, ketidakefisienan alokasi sumberdaya, dan rentan terserang goncangan dari luar. Semakin besar suatu negara bergantung dengan ekspor, semakin besar pula persentase penurunan PDB-nya saat terjadi krisis keuangan global. Contohnya adalah Singapura yang share ekspor terhadap PDB nya mencapai 180 persen mengalami penurunan PDB sebesar 12,8 persen. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Indonesia yang memiliki share ekspor terhadap PDB sebesar 24 persen hanya mengalami penurunan PDB sebesar 2,7 persen (Lihat Gambar 4).

Gambar 4. Ketergantungan Ekspor Vs Penurunan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: ASEAN Economic Bulletin 2010[3]

Perekonomian Negara Asia Tenggara harus menyeimbangkan kembali (rebalance) model pertumbuhan mereka dengan merestrukturisasi produksi domestik dan mendiversifikasi permintaan sehingga perekonomian kawasan ini lebih kebal terhadap volatilitas di pasar global. Beberapa pilihan kebijakan yang secara potensial dapat membantu kawasan ini mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang seperti mendorong konsumsi, merangsang investasi, memperkuat program jaring pengaman sosial, mendorong kompetisi domestik, dan mengembangkan kerjasama dan integrasi regional.


Tantangan Kedepan
Tantangan yang muncul bagi ASEAN di kemudian hari tidak terlepas dari kondisi eksternal dan internal. Dari sisi eksternal tantangan muncul dari ketidakpastian perekonomian global. Kondisi makroekonomi Amerika Serikat yang tidak kunjung mengalami perbaikan dan justru memburuk memasuki pertengahan agustus ini. Hal ini memberikan kekhawatiran akan pemulihan perekonomian global dikarenakan AS merupakan perekonomian terbesar di dunia, terlebih lagi AS merupakan tujuan ekspor utama bagi negara-negara ASEAN.
Merahnya rapor perekonomian AS juga ditunjukkan oleh turunnya pertumbuhan ekonomi kuartal II 2010 menjadi 2,4 persen dari 2,7 persen pada kuartal sebelumnya. Tekanan yang cukup dalam terjadi pada konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya terkoreksi tajam menjadi 1,6 persen dibandingkan kuartal I 2010 yang tumbuh 3,0 persen. Begitu juga untuk negara-negara maju lainnya, IMF memprediksi pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi negara-negara maju mengalami perlambatan sebesar 0,2 persen menjadi 2,4 persen dari sebelumnya sebesar 2,6 persen di tahun 2010. Perekonomian global tahun 2010 ini diperkirakan akan tumbuh 4,6 persen, tetapi pada tahun 2011 IMF memperkirakan output dunia akan turun menjadi 4,4 persen (Hendranata, Anton et al 2010)[4].
Sementara itu, di tengah kekhawatiran masih belum pulihnya perekonomian dunia, perekonomian negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami recovery yang lebih cepat dari kawasan lain di dunia. Bisa dikatakan kawasan ini sedang menikmati momentum pertumbuhan yang ada. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 7,9 persen, naik dari perkiraan semula sebesar 7,5 persen. Pertumbuhan kawasan Asia Timur yang cukup tinggi dipimpin oleh China, pertumbuhan ini terutama didorong oleh tingginya ekspor, menguatnya permintaan domestik, dan  dampak positif dari program stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah masing-masing negara.
Pada semester pertama tahun 2010, pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) juga melebihi perkiraan semula, hal ini didorong oleh ekspor yang tinggi, pertumbuhan industri yang pesat dan produktif, dan meningkatnya kepercayaan diri konsumen. Pertumbuhan kawasan ini dipimpin oleh Singapura yang tumbuh sebesar 18,1 persen di semester pertama tahun 2010. Momentum pertumbuhan inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh ASEAN agar dapat terus tumbuh dan bertahan ditengah-tengah ketidakpastian perekonomian global.
Di tengah momentum pertumbuhan ekonomi kawasan, negara ASEAN masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dari dalam seperti (a) upaya mendorong permintaan domestik sebagai sumber pertumbuhan; (b) implementasi Chiang Mai Initiatives for Multilateralization (CMIM) yang masih belum berjalan; (c) potensi instabilitas aliran modal. Menyikapi hal tersebut, para Menteri Keuangan dalam ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) ke-14 di Nha Trang, Vietnam, awal April 2010 berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan sistem keuangan kawasan yang stabil, efisien dan tangguh, serta secara efektif mewujudkan CMIM sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya krisis keuangan di kemudian hari.
Tantangan internal lain bagi ASEAN adalah respon kebijakan ASEAN terhadap krisis yang sejauh ini masih terkesan individual dan hanya berfokus pada strategi nasional masing-masing negara tanpa adanya tindakan yang terkoordinasi. Pendekatan Uni Eropa jelas menyatakan bahwa kebijakan yang terkoordinasi bukan merupakan tugas yang mudah karena situasi di masing-masing negara tidaklah sama. Meskipun demikian sudah saatnya bagi ASEAN untuk mengadopsi serangkaian tindakan kerjasama yang terkoordinir agar dapat secara bersama-sama menanggulangi krisis keuangan global dan resesi yang terjadi.
Kesimpulan
          Krisis keuangan global yang bukan bersumber langsung dari dalam kawasan memberikan pelajaran unik tersendiri bagi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Krisis ini menunjukan bahwa strategi pertumbuhan yang sangat bertumpu pada ekspor mengakibatkan kerentanan tersendiri, terutama saat permintaan eksternal anjlok seperti yang terjadi pada AS dan negara-negara Eropa lainnya. Semakin besar negara Asia Tenggara bergantung pada ekspor, seperti Singapura contohnya, maka saat ada kontraksi permintaan eksternal yang disebabkan oleh krisis di negara tujuan ekspor akan menyebabkan resesi yang lebih dalam daripada negara yang kurang bergantung pada ekspor seperti Indonesia. Untuk itu para pembuat kebijakan di Asia Tenggara dan Asia Timur seharusnya berfokus kepada kebijakan yang dapat mendorong permintaan domestik untuk menyeimbangkan kembali struktur pertumbuhan ekonomi negaranya.
            Krisis ini menyiratkan pentingnya fungsi pengawasan dan surveillance terhadap sektor keuangan dan perbankan yang pada umumnya paling dahulu ditemui gejala-gejala negatif, yang pada gilirannya gejala-gejala tersebut dapat memicu timbulnya krisis. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka saat gejala yang dapat memicu tersebut muncul akan dapat dicegah sehingga tidak tereskalasi menjadi krisis baru. Terlebih lagi pencegahan tersebut juga tidak akan mengeluarkan biaya yang terlampau besar daripada saat krisis tersebut sudah terjadi. Untuk itu diperlukan adanya sebuah lembaga surveillance di kawasan yang mampu memantau gejala-gejala ketidakberesan perekonomian yang diduga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistim keuangan dan perbankan di kawasan.
            Self help mechanism yang ada di ASEAN dan kawasan Asia Timur juga dipandang penting dalam mencegah krisis yang terjadi agar tidak menular ke negara-negara lain (contagion) dan menyebabkan resesi yang lebih dalam. Oleh karena itu, para negara-negara di kawasan ini sebaiknya mendorong lebih jauh efektifnya Chiang Mai Initiatives for Multilateralization (CMIM) sebagai mekanisme self help kawasan yang dapat memberikan bantuan likuiditas valuta asing saat terjadi kelangkaan likuiditas di negara tersebut.

Rekomendasi Kebijakan
Pertama, merupakan hal yang sangat esensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan baik dalam tingkatan nasional ataupun internasional. Langkah nasional yang bisa diambil antara lain: memperkuat sistim monitoring lembaga keuangan yang diduga dapat menyebabkan dampak sistemik, menambah likuiditas Dolar yang langka untuk mencegah krisis likuiditas domestik, dan mempersiapkan kerangka penanganan untuk krisis yang berakibat sistemik (suntikan likuiditas, garansi deposito, penghapusan NPL, dan rekapitalisasi perbankan).
Negara-negara ASEAN harus bekerjasama dengan anggota ASEAN+3 dan bahkan ASEAN+6 untuk memperkuat pengawasan kondisi makroekonomi (melalui Economic Review dan Policy Dialogue, ERPD) dan Chiang Mai Initiative for Multilateralization (CMIM). Untuk membuat CMIM efektif sepenuhnya, disarankan beberapa langkah-langkah implementasi. Pertama, mekanisme CMIM harus dilepaskan (de-linked) dari program IMF. Saat ini terdapat sebuah stigma terhadap tingkat akseptabilitas IMF di kebanyakan kawasan, dan bahkan dengan adanya Flexible Credit Line (FCL) dari IMF dari segi politis akan sangat beresiko bagi pemerintah untuk mengikuti program IMF. Jadi selama CMIM masih terkait dengan IMF maka negara-negara kawasan mungkin tidak akan mau menggunakan mekanisme CMIM ini sepenuhnya.
Kedua, kuota peminjaman dana  CMIM mungkin tidak akan mencukupi bila ada suatu negara mengalami masalah yang serius. Untuk mengatasi masalah ini maka CMIM harus didukung dana tambahan dari negara-negara lain. Hal tersebut akan mirip dengan skema peminjaman dana dalam IMF. Contohnya, saat IMF memberikan bantuan US $ 17,2 miliar kepada Thailand pada tahun 1997, hanya US $ 4 miliar yang berasal dari dana IMF sendiri (atau 23,25 persen), sisanya berasal dari kontribusi beberapa negara di kawasan. Bila CMIM juga menerapkan hal yang sama, maka total dana pooling CMIM bisa mencapai US $ 300-400 miliar, tidak hanya US $ 120 miliar
Ketiga, daripada hanya meminjam dari CMIM, negara-negara seharusnya juga dapat menyusun sebuah mekanisme swap dalam CMIM yang mirip dengan swap bank sentral. Hal ini akan membuat fleksibilitas penggunaan mekanisme CMIM meningkat lebih cepat ditengah kelangkaan likuiditas saat krisis.
Keempat, akan lebih baik jika negara-negara East Asian Summit yang tidak termasuk dalam ASEAN+3 (Australia, India, dan Selandia Baru) untuk dapat berpartisipasi dalama CMIM. Namun  kendala yang muncul nantinya adalah menetapkan kontribusi negara-negara tersebut dalam pooling fund CMIM. Ada suatu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan menjadikan mereka “Contributing Partners” atau “Associated Members of CMIM”. Dengan demikian mereka dapat berkontribusi terhadap program pinjaman dengan memberi tambahan dana pooling CMIM. Sebagai contributing partners, mereka dapat berpartisipasi di berbagai program teknis dalam payung CMIM seperti surveillance dan aktifitas lain yang mendukung integrasi kawasan.
Kelima, CMIM membutuhkan tenaga ahli yang profesional dan dapat bekerja full time untuk menyediakan laporan-laporan substantif ke negara anggotanya dan juga melakukan mekanisme surveillance dan monitoring. Walaupun nantinya Independence Surveillance Unit (ISU) ini sudah disepakati akan berbentuk ASEAN+3 Macroeconomics Research Office (AMRO) yang berkedudukan di Singapura, tetapi kedepannya akan sangat disayangkan kalau AMRO hanya tetap akan berbentuk kantor saja. AMRO harus berevolusi menjadi organisasi moneter regional Asia Timur, mirip dengan Arab Monetary Fund di Timur Tengah dan Latin American Reserve Fund di Amerika Latin. Evolusi AMRO tidak hanya melakukan tugas-tugas IMF Asia Timur, tetapi juga melakukan aktivitas-aktivitas yang mencakup kerjasama keuangan di kawasan seperti koordinasi kebijakan makroekonomi, kerangka pengawasan sistem keuangan kawasan, pengembangan pasar modal, dan bahkan integrasi keuangan.
Isu yang masih baru tersebut akan membutuhkan waktu untuk memperoleh kredibilitasnya di kawasan. Untuk itu ISU harus menjalin hubungan dekat dengan ADB, ADB Institute, dan ASEAN Secretariat. Bahkan alangkah baiknya bila ISU juga mempunyai hubungan yang dekat dengan IMF, World Bank, dan Bank for International Settlements (BIS). Walaupun skema peminjaman dana dalam CMIM yang tidak dikaitkan dengan program IMF sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, IMF masih memiliki peran penting dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan pembangunan kapasitas bagi ISU.
Sedangkan untuk menghadapi turunnya kegiatan ekonomi yang signifikan, negara-negara ASEAN dapat melakukan tindakan pre-emptive secara bersama-sama untuk mendongkrak permintaan domestik dengan kebijakan makroekonomi ekspansioner.  Kebijakan untuk memperkuat permintaan domestik dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran.
 Pertama, menerapkan kebijakan fiskal ekspansioner. Salah satu cara bagi negara-negara ASEAN untuk mendorong pengeluaran fiskal adalah dengan cara menciptkan dana investasi infrastruktur bersama-sama dengan negara Asia lainnya – dan dengan kemungkinan dukungan dari dana ADB – untuk mempercepat selesainya proyek-proyek investasi infrastruktur berkualitas tinggi sehingga kawasan ini dapat memperbesar pertumbuhan permintaan agregatnya, dan dengan saat yang sama berinvestasi untuk kapasitas masa depan yang lebih produktif. Dengan cara ini, ASEAN dan beberapa negara di kawasan Asia dapat memindahkan mesin utama pertumbuhan dari permintaan eksternal menjadi permintaan regional.
Kedua, memindahkan simpanan perusahaan menjadi simpanan rumah tangga/individu. Simpanan bersih negara-negara Asia Tenggara kebanyakan berasal dari simpanan perusahaan, bukan dari simpanan individu. Tingkat simpanan yang tinggi tersebut disebabkan oleh tingginya laba perusahaan di beberapa negara. Hal tersebut memiliki dampak yang kurang baik bagi konsumsi bila laba tersebut tidak di transfer ke sektor rumah tangga. Kebijakan yang logis untuk diterapkan pemerintah adalah mendorong perusahaan, terutama BUMN, untuk membayarkan dividennya lebih besar kepada para pemegang sahamnya.
Ketiga, untuk mendorong permintaan domestik, pemerintah dapat menurunkan insentif bagi sektor rumah tangga untuk mengurangi simpanan berjaga-jaga (precautionary saving) yang makin tinggi semenjak krisis Asia 1998. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memitigasi resiko dan ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga sehingga mereka terdorong untuk lebih sedikit menabung dan membelanjakan lebih. Pemerintah dapat memberikan subsidi kesehatan, pendidikan, dan pensiun yang lebih bagi masyarakat agar menurunkan resiko dan ketidakpastian terhadap kondisi yang ada. Secara umum, jaring pengaman sosial akan mendorong tingkat kepercayaan diri konsumen (consumer confidence) dan juga konsumsinya.
Keempat, memperbaiki iklim investasi merupakan prioritas kebijakan yang seharusnya sudah menjadi agenda pemerintah di negara-negara kawasan Asia Tenggara di mana kondisi iklim investasi masih jauh tertinggal dari negara maju. Kawasan ini masih mengalami kendala dalam memperbaiki iklim investasi, terutama bagi Indonesia dan Filipina, hal tersebut disebabkan oleh institusi mereka, terutama institusi pemerintah di mana masih banyak terdapat korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan aturan yang masih tumpang tindih.
Sedangkan kebijakan yang dapat merubah struktur penawaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, meningkatkan dinamika internal perekonomian domestik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menderegulasi sektor perdagangan dan non perdagangan, mengurangi hambatan masuk dan keluar industri bagi perusahaan, dan mendorong kompetisi di sektor telekomunikasi, pelayanan publik, dan industri jasa. Untuk mendorong kompetisi, pembuat kebijakan seharusnya berfokus pada penurunan biaya masuk bagi perusahaan, mempermudah sistim lisensi atau ijin usaha, dan menghilangkan sistim pajak yang dapat meningkatkan biaya memulai usaha. Kompetisi yang lebih baik dapat mendongkrak permintaan, terutama konsumsi, dengan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen sehingga daya beli konsumen meningkat.
Kedua, tingkat suku bunga pinjaman terutama untuk kredit modal kerja yang masih terlalu tinggi di sebagian negara ASEAN seperti Indonesia dan Vietnam menyebabkan sektor industri kesulitan mencari modal untuk ekspansi, hal ini juga menghambat akses kredit bagi UKM sehingga mereka tidak bisa berkembang.
Ketiga, mengembangkan sektor keuangan dan menerapkan tingkat kurs yang optimal. Pasar keuangan yang kurang berkembang memiliki dampak negatif pada konsumsi dan investasi, dengan sektor keuangan yang berkembang maka tabungan domestik dapat disalurkan menjadi investasi yang produktif daripada diinvestasikan pada obligasi pemerintah. Di sisi lain pembuat kebijakan harus mempermudah akses ke pembiayaan, terutama perbankan. Pemerintah juga harus mengembangkan dan meningkatkan efisiensi pasar modal sehingga dapat digunakan perusahaan untuk pembiayaan ekspansinya. Dengan memastikan perusahaan mendapatkan akses kredit yang mencukupi maka hal tersebut akan dapat membantu menggeser struktur output menuju permintaan domestik yang lebih besar. 
Keempat, makin fleksibelnya tingkat kurs akan mendorong konsumsi dan realokasi sektor produksi. Pemerintah dapat menggunakan tingkat kurs yang lebih fleksibel dari yang sebelumnya secara ketat dijaga. Di sisi permintaan, semakin kuat nilai mata uang domestik maka harga barang-barang impor akan semakin rendah, yang mana hal ini akan mendorong konsumsi karena daya beli masyarakat akan terdongkrak. Di sisi penawaran, kurs domestik yang kuat akan menaikkan harga relatif barang ekspor sehingga mengurangi permintaan eksternalnya.



[1] Ibid
[2] Ibid
[3] Athukorala, Prema-chandra dan Aekapol Chongvilaivan, (2010), The Global Financial Crisis and Asian Economies: Impacts and Trade Policy Responses, ASEAN Economic Bulletin Vol. 27, No. 1 (2010), pp. 1–4. Singapore: ISEAS
[4] Anton Hendranata, Anton Gunawan, dan Helmi Arman (2010).  Tinjauan Perekonomian Bulanan: Awan Menyelimuti Perekonomian AS; Perekonomian Indonesia Makin Kokoh, Namun Dibayangi Tekanan Inflasi. 6 Agustus 2010. Jakarta: Danamon


[1] Bappenas, 2009. Buku Pegangan 2009 Bab II. Jakarta: Bappenas
[2] Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2008). Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap. Jakarta. Depkominfo
[3] ADB, 2009. The Global Economic Crisis Challenges for Developing Asia and ADB’s Response, April 2009, www.adb.org/Documents/.../Economic-Crisis/default.asp
[4] Bank Indonesia (2010). Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional. Bank Indonesia. www.bi.go.id
[5] ESCAP, 2009. Economic And Social Survey Of Asia And The Pacific 2009: Addressing Triple Threats to Development, United Nations, New York
[6] Ibid
[7] Green, David Jay, (2010), Southeast Asia’s Policy Response to the Global Economic Crisis, ASEAN Economic Bulletin Vol. 27, No. 1 (2010), pp. 5–26. Singapore: ISEAS
 

1 komentar:

  1. Halo, nama saya Nona. Dwiokta Septiani Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Anita Charles pemberi pinjaman cepat, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 430 juta dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres pada tingkat bunga hanya 2%. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan. Jadi saya berjanji saya akan berbagi kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda membutuhkan semacam pinjaman, hubungi Ibu Anita melalui email: anitacharlesqualityloanfirm@mail.com.
    Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: septianidwiokta@gmail.com
    Sekarang, semua saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman yang saya kirim langsung ke rekening mereka.

    BalasHapus